DOUMENT ANNDIANA ELISABET

DOKU Kelompok Separatis Papua Merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) telah menghantui Papua, kekejamannya bukan hanya berlaku untuk aparat melainkan juga sipil, anak-anak bahkan perempuan. Dilansir dari BBC, selama 2019, KKB terlibat 23 kasus penembakan dan 20 korban meninggal dunia di sejumlah wilayah Papua. Pada 2018, terdapat 26 kasus penembakan yang dilakukan oleh OPM, yang menewaskan 29 orang: 22 warga sipil dan 7 aparat keamanan. Menurut warga, KKB bukan hanya menyerang aparat, tapi meneror warga dengan kekerasan fisik, perampokan, pemerkosaan, dan penjarahan harta benda warga. KKB pernah menyandera 15 tenaga medis dan guru di Nduga selama 2 minggu (3/10/18). Mereka dengan keji memperkosa seorang guru secara bergiliran. Anak-anak pun jadi korban kekejian KKB, Associated Press membuktikan bahwa KKB menggunakan tentara anak. Hal yang hanya dilakukan oleh kelompok teroris. Salah satu aksi teror KKB yang paling terkenal adalah pembantaian 19 dari 34 pekerja Trans Papua di Nduga pada Minggu (2/12). Kelompok Organisasi Papua Merdeka, Dibuat di Era Belanda Tapi Menyusahkan Indonesia Sampai Sekarang Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah istilah umum untuk pergerakan pro-kemerdekaan Papua yang berdiri sejak tahun 1965 di Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Pergerakan tersebut dimulai oleh reaksi sebagian mantan pasukan Papoea Vrijwilligers Korps atau Korps Relawan Papua (PVK) atas ketidaksetujuan pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia dan muncul perlawanan bersenjata pertama bernama OPM pada tahun 1965. Organisasi ini dikenal dengan gerakan yang terdesentralisasi dan terdiri dari faksi-faksi yang bekerja baik dalam persaingan dan koordinasi satu sama lain. Asal Mula Berdirinya Kelompok Pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kurang dari sepekan setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Belanda kembali datang membawa sekutu dan memulai rentetan kontak senjata di berbagai tempat termasuk Jakarta sampai pada awal 1946, ibukota dipindahkan ke Yogyakarta. Pada 25 Maret 1947, Belanda dan Indonesia menyepakati Perundingan Linggarjati yang berisi bahwa: (1) Belanda mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah RI secara de facto; (2) Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949; (3) Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS (Republik Indonesia Serikat); (4) RIS menjadi negara persemakmuran di bawah naungan negeri Belanda. Namun, pada 21 Juli 1947, Letnan Gubernur Jenderal Belanda Johannes van Mook menegaskan bahwa hasil Perundingan Linggarjati tidak berlaku lagi dan memulai operasi militer yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda I yang berlangsung sampai 5 Agustus 1947. Belanda menamakan operasi militer ini sebagai Aksi Polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Dari tahun 1947–1948, Belanda menggunakan politik Devide et Impera atau politik pecah belah yang merupakan kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Politik peredaman ini dilakukan oleh Belanda dengan pendirian negara boneka di Sumatera Timur, Madura, Pasundan, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur pada tahun 1947–1948 untuk membina separatisme. Pada 22 Desember 1948, para delegasi Indonesia membahas pelanggaran Perundingan Linggarjati, penggelaran operasi militer Belanda, dan penawanan para petinggi pemerintahan Indonesia di sidang PBB di Paris. Delegasi Belanda di PBB menolak klaim Indonesia dengan menyatakan bahwa keadaan di Indonesia telah kembali normal dan para pemimpin yang ditawan diperkenankan untuk bergerak dengan leluasa. Pada 15 Januari 1949, dua anggota Komisi Tiga Negara (KTN) dikirim ke tempat pengasingan dan tidak menemukan kebenaran dalam klaim Belanda. Para delegasi Indonesia selanjutnya mengikuti Konferensi Inter-Asia di New Delhi pada 20–23 Januari 1949 yang dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara dan menghasilkan kesepakatan forum yang meminta bantuan PBB untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia. Dalam mediasinya, PBB menerbitkan Resolusi 67 tertanggal 28 Januari 1949 yang menghimbau agar Belanda menghentikan aksi militernya di Indonesia dan agar Indonesia menghentikan perlawanan terhadap Belanda. Agresi militer dihentikan, namun Belanda menolak sebagian besar isi resolusi dan melakukan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam usaha untuk mengakhiri konflik Belanda-Indonesia, perjanjian Den Haag atau Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) diratifikasi pada 2 November 1949. Perjanjian ini menyatakan Belanda setuju untuk mentransfer kedaulatan politik mereka atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda dengan Papua Barat menjadi satu-satunya bagian dari Hindia Belanda yang tidak dipindahkan ke Indonesia dan status Papua Barat akan dibahas setahun kemudian. Untuk membantu mempertahankan koloni Papua dari infiltrasi pasukan Indonesia, pasukan Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) yang beranggotakan pribumi Papua dibentuk oleh Belanda pada tahun 1961. Belanda melanjutkan pembentukan sebuah komite pada tanggal 19 Oktober 1961 yang merancang Manifesto untuk Kemerdekaan dan Pemerintahan Mandiri, bendera nasional (Bendera Bintang Kejora), cap negara, memilih “Hai Tanahku Papua” sebagai lagu kebangsaan, dan meminta masyarakat untuk dikenal sebagai orang Papua. Belanda mengakui bendera dan lagu ini pada tanggal 18 November 1961, dan peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1961. Langkah-langkah yang dilakukan Belanda ini merupakan pelanggaran perjanjian KMB. Selanjutnya Belanda melakukan penyerangan di Yogyakarta pada 19 Desember 1949 yang menandai awal Agresi Militer II Belanda. Pada 19 Desember 1961, Presiden Indonesia Soekarno mengumumkan pelaksanaan Operasi Trikora yang bertujuan untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua Barat (saat itu bernama Irian Barat) dengan Indonesia. Pada tahun 1962, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatur pemindahan wilayah Papua Barat (pada saat itu masih bernama Irian Barat) antara negara Indonesia dan Belanda melalui Perjanjian New York. Perjanjian ini memberikan Administrasi Transisi PBB di Papua Barat untuk pengalihan otoritas dari Belanda ke Indonesia dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat. Setelah Papua resmi menjadi bagian dari negara kesatuan Indonesia, PVK dibubarkan pada tahun 1963 dan mantan anggota PVK terbelah menjadi dua kubu pro dan kontra pengintegrasian Papua ke dalam Indonesia. Kubu yang kontra dengan pengintegrasian Papua selanjutnya melakukan pertemuan pada tahun 1965 dan mencetuskan diproklamirkannya OPM. Di tahun yang sama, Papua dialihkan kepada Indonesia dengan syarat pengadaan plebisit (penentuan status daerah melalui pemungutan suara umum) di tahun 1969 untuk menentukan status Papua. Agar dapat melaksanakan plebisit Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), dibentuk Dewan Musyawarah Pepera (DPM) yang beranggotakan 1.026 orang untuk mewakili sekitar 800.000 penduduk Papua. Anggota DPM terdiri dari unsur tradisional (kepala suku) sebanyak 400 orang, 360 orang dari unsur daerah, dan 266 orang dari berbagai kelompok lain. Hasil Pepera yang dilaksanakan pada 2 Agustus 1969, sebagaimana dinyatakan dalam aklamasi perwakilan DMP, menetapkan bahwa Papua Barat tetap berada di dalam Republik Indonesia. Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk rancangan resolusi yang disampaikan bersama oleh Indonesia dan Belanda dengan hasil 84 suara mendukung, tidak ada yang menolak, dan 30 suara abstain. Melalui Resolusi №2504 di Majelis Umum PBB ke-24 ini, hasil Pepera telah diterima oleh masyarakat internasional, Papua secara de facto diakui dan sah sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, dan pemindahan kekuasaan di wilayah Papua Barat dari HISTORY

Belanda ke Indonesia telah dikonfirmasi. ANNTONIO GUTTERES

Pecahnya Pertarungan Antara OPM VS ULMWP VS KNPB Sampai saat ini, terdapat beberapa kelompok pergerakan pro-kemerdekaan Papua, yaitu: Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tentaranya bernama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan tentaranya bernama West Papua Army (WPA), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Perebutan kekuasaan antara 3 kelompok separatis di Papua bukanlah hal baru. Perpecahan tersebut diawali dengan fakta bahwa pada 2017, Benny Wenda mendirikan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dengan memalsukan tanda tangan salah satu pendiri OPM. Lewis Prai, salah seorang tokoh separatis Papua, tidak mengakui Benny. Lantaran kekuasaan OPM direbut dengan cara menyebar surat palsu tertanggal 28 Desember 2017. Pada September 2018, salah satu mantan sekretariat utama ULMWP, Leonie Tanggahma, mengundurkan diri dari ULMWP. Leonie menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan ULMWP atas pengadopsian “Petisi Orang Papua Barat” sebagai alat lobi utama kelompok tersebut. Leonie menyatakan bahwa petisi yang diajukan oleh Benny Wenda ke PBB tidak mengikuti mekanisme sesuai syarat yang ada, serta tanda tangan orang Papua di petisi tersebut juga keberadaanya tidak dapat dipertanggungjawabakan. Dan pada akhirnya, petisi yang dibawa oleh Benny Wenda itu ditolak di PBB karena Papua Barat tidak termasuk di dalam bangsa-bangsa C-24. Pada Juli 2017 ketua C-24 PBB di New York, Rafel Ramirez, dengan jelas mengatakan menolak petisi yang dibawa oleh Benny Wenda, dengan pertimbangan bahwa Papua Barat tidak masuk dalam daftar anggota C-24. Note: C-24 dalam PBB: Komite Khusus Dekolonialisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dikhususkan untuk mengatasi permasalahan negara-negara jajahan bangsa kolonial. Negara-negara yang termasuk kedalam C-24 seperti India, Fiji, Ethopia dan lainya. Pada 1 Juli 2019, Benny Wenda mengklaim bahwa ULMWP menaungi tiga kelompok kemerdekaan yang termasuk OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan Tentara Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP) dengan tujuan untuk membentuk kemerdekaan Papua Barat. Klaim ini dibantah oleh juru bicara TNPB, Sebby Sambom, yang menjelaskan bahwa itu adalah klaim sepihak dan Sebby menduga klaim tersebut dipakai untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional. Interview yang diadakan oleh Dateline Pacific menyatakan bahwa perwakilan dari TPNPB dan gerakan Papua Merdeka lainnya tidak mendukung penyatuan tiga kelompok tersebut yang diumumkan dalam ‘Deklarasi Perbatasan Vanimo’. Melalui KNPB, Victor Yeimo juga menyatakan ketidaksetujuannya atas otoritas Benny Wenda. Victor Yeimo dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengomentari Benny yang haus kekuasaan. Victor menyatakan bahwa ULMWP bertindak seolah-olah perwakilan sebuah negara. Menurutnya, separatis Papua memiliki banyak faksi politik dan sejarah yang panjang. Tidak seperti saat ini, semua (informasi) datang dari asing, dari Benny Wenda.Terlalu banyak orang yang menyatakan diri sebagai presiden. -Victor Yeimo, juru bicara separatis Papua (KNPB) Perebutan kekuasaan antara ketiga faksi ini telah menyakiti banyak warga Papua, bahkan mereka terbukti menggunakan anak-anak sebagai tentaranya. Penggunaan tentara anak-anak jelas adalah kejahatan perang dan melanggar resolusi PBB. Asal Mula Terbentuknya Faksi Politik Papua Merdeka Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Pemberontak Buatan Belanda Dimulai dari satuan militer yang dibentuk Amerika Serikat dalam komando tentara sekutu untuk menghadapi Jepang dalam Perang Pasifik, Batalyon Papua dibentuk pada tahun 1944 untuk melawan Angkatan Laut Jepang di pesisir Papua dan beranggotakan para gerilyawan dari suku-suku Papua. Setelah kepergian Jepang, Belanda berusaha memperkuat diri untuk mengambil alih Indonesia sebagai daerah koloninya kembali sebelum perang dunia kedua dan mereka menjadikan Batalyon Papua sebagai Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) Belanda. Saat militer Amerika meninggalkan Indonesia, pasukan Batalyon Papua dijadikan bagian dari KNIL. Setelah berperang melawan pihak Indonesia hingga 1949, KNIL dibubarkan di tahun 1950. Mantan anggota KNIL terpecah menjadi dua kubu: pro-Belanda dan pro-Indonesia. Walaupun resolusi KMB pada tahun 1949 menetapkan penyerahan Papua ke Indonesia oleh Belanda, Belanda melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut dengan menghidupkan kembali Batalyon Papua melalui pembentukan Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) pada tahun 1961 sebagai kekuatan militer untuk membantu Belanda mempertahankan koloni Papua. Seiring dengan Perjanjian New York pada tahun 1962 yang mengatur pemindahan wilayah Papua Barat antara negara Indonesia dan Belanda melalui PBB, Belanda menguatkan PVK untuk menjaga koloni mereka atas Papua Barat. Perjanjian ini memberikan Administrasi Transisi PBB di Papua Barat untuk pengalihan otoritas dari Belanda ke Indonesia dan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat. Organisasi Papua Merdeka (OPM) berdiri sejak tahun 1965 dan memulai serangan bersenjata pertama mereka pada tahun 1965. Pergerakan OPM berlanjut dan pada tanggal 4 Desember 1968, Kementerian Pertahanan Indonesia dan Tentara Indonesia memulai serangan terhadap kubu pemberontak di wilayah barat laut pegunungan Papua Barat setelah Organisasi Papua Merdeka mengabaikan ultimatum untuk menyerah. Pada tahun 1969, Tentara Indonesia menyita dokumen-dokumen dari OPM yang berisi informasi nama Presiden OPM, Marcus Kassieppo, yang saat itu berdomisili di Belanda. Perjuangan OPM terus berlanjut dan tensi internal di Indonesia terus meninggi. Pada tahun 2017, Jeffrey Bomanak terpilih sebagai Ketua OPM. Selain penciptaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM juga melakukan pergerakan diplomasi internasional untuk mendukung perjuangan mereka. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) adalah sayap militer OPM yang yang dibentuk sejak tanggal 26 Maret 1973 dan pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Goliath Tabuni. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Kelompok Pembunuh 19 Pekerja di Papua Kelompok TPNPB menyerukan kepada rakyat Papua Barat agar memboikot pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di Papua dan agar Papua, serta pemerintah Indonesia bisa melepas Papua dari Indonesia, namun pemilihan umum di Papua Barat tetap berjalan lancar dengan angka partisipasi yang mencapai 88 persen pada pemilu pilpres April 2019. Juru bicara TPNPB menjelaskan bahwa penyerangan para pekerja proyek dikarenakan prinsip TPNPB menolak pembangunan di Papua Barat. Pada Oktober 2018 — Maret 2019, kelompok TPNPB telah menewaskan 35 orang. Rinciannya 30 warga sipil, 4 anggota TNI dan 1 Polisi, termasuk didalamnya penembakan kepada pekerja proyek jembatan Trans Papua di Nduga yang menyebabkan kematian 19 pekerja. Kelompok Pembawa 1,8 Juta Petisi Palsu Rakyat Papua Barat, ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) Dimulai dari sebuah organisasi dengan nama Jaringan Damai Papua (Papua Peace Network) yang muncul pada tahun 2009, organisasi tersebut berkembang menjadi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) pada 6 Desember 2014 dengan lima sekretariat utama yang terdiri dari Benny Wenda, Jacob Rumbiak dari Otoritas Nasional Papua Barat (ONPB), putri dari utusan OPM Leonie Tanggahma, Octovianus Mote, dan Rex Rumakiek. Diwakili Benny Wenda, organisasi ini menyerahkan petisi referendum Papua Barat kepada Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet pada tanggal 25 Januari 2019. Petisi yang berisi seruan kemerdekaan Papua Barat untuk lepas dari Indonesia tersebut meminta PBB agar menunjuk utusan khusus guna menyelidiki pelanggaran HAM di Provinsi Papua Barat dan memasukkan isu Papua Barat dalam agenda C24. Ketua Komite C24, Rafael Ramirez, menegaskan petisi tersebut tidak bisa diterima dikarenakan mandat komite C24 hanya untuk menangani 17 negara yang diidentifikasi PBB sebagai teritori non-pemerintahan sendiri.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX West Papua Army (WPA) Pada 1 Juli 2019, West Papua Army adalah tentara di bawah komando organisasi payung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang dipimpin Benny Wenda. Selama ini, kelompok ULMWP menempuh cara-cara politik dan diplomatik untuk mencapai kemerdekaan Papua, namun memutuskan membuat tentara sendiri. Benny Wenda mengklaim bahwa ULMWP menaungi tiga kelompok kemerdekaan yang termasuk OPM, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), dan Tentara Tentara Revolusi Papua Barat (TRWP) dengan tujuan untuk membentuk kemerdekaan Papua Barat. Tetapi, klaim ini dibantah oleh juru bicara TNPB, Sebby Sambom, yang menjelaskan bahwa itu adalah klaim sepihak dan Sebby menduga klaim tersebut dipakai untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional. Aksi Benny memancing kemarahan TPNPB, sayap militer OPM yang selama ini menyebar teror di Tanah Papua. Sebby Sambom menyebut ini sebagai strategi Benny untuk mengendalikan OPM-TPNPB.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Penggabungan kelompok bersenjata yang ada di Papua, juga ditolak mentah-mentah oleh juru bicara OPM, Jeffery Bomanak. Jeffrey menilai selama ini gerakan kelompok ULMWP, yang dipimpin Benny Wenda, dianggap sebagai penipu serta tidak menyuarakan keseluruhan aspirasi rakyat Papua Barat yang menginginkan referendum dari Indonesia. Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kelompok Revolusioner Pemicu Demonstrasi di Papua

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berdiri sejak tahun 2008 bermula dari gerakan mahasiswa dan mantan mahasiswa yang sebagian besar berpendidikan universitas yang mengadopsi ideologi sayap kiri militan dan melihat diri mereka sebagai revolusioner, dengan strategi utama mereka untuk melobi referendum kemerdekaan melalui penyusunan demonstrasi secara terus-menerus di kota-kota Papua. Sebagai bagian dari gerakan radikal politik, KPNB memerangi pemerintahan Indonesia dan tambang Freeport di area Timika, Papua. Dua konsekuensi utama terhadap peningkatan militansi KNPB adalah pergerakan mereka yang mendekatkan domisili mereka dengan OPM serta persepsi mereka bahwa harapan satu-satunya untuk mencapai referendum adalah dengan cara menunjukkan kepada dunia tentang krisis Papua. Dikutip dari CNN Indonesia, pihak kepolisian Indonesia menyatakan bahwa ULMWP dan KNPB mengorkestrasikan kerusuhan yang menjatuhkan 33 korban jiwa di Wamena di Papua pada 23 September 2019. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Wiranto, KKB menyerang masyarakat Wamena melalui instruksi langsung dari Benny Wenda di kerusuhan yang dipicu berita hoaks tentang rasisme tersebut. KNPB selama ini menyebut diri mereka sebagai gerakan damai, tetapi dapat terlihat dari korban jiwa yang berjatuhan bahwa pergerakan politik mereka mendukung tindakan kekerasan.

KNPB juga berebut panggung internasional dengan ULMWP. Dalam sebuah wawancara dengan radionz, Victor Yeimo Juru Bicara dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengomentari ketua ULMWP, Benny Wenda yang haus kekuasaan. Victor menyatakan bahwa ULMWP bertindak seolah-olah perwakilan sebuah negara. Menurutnya, separatis Papua memiliki banyak faksi politik dan sejarah yang panjang. Tak hanya itu, saat ULMWP biasanya memegang diplomasi internasional, Victor Yeimo justru maju dan bicara di sesi Dewan HAM PBB pada 13 Maret 2019 di Jenewa. Sebagai respon, ULWMP membalas dengan menyebut KNPB sebagai anak kecil yang baru merasakan pergi ke luar negeri. 2 DOKU