SUDUT SEJARAH PAPUA

AGAMA KRISTEN PROTESTAN MARTHEN LUTHER

AGANA LUTHERAN MENGETAHUI BANYAK TETANG MARTIN LUTTER https://archive.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/111873/inilah-95-dalil-martin-luther-untuk-kepausan-gereja-katolik News Singkap Sejarah Inilah 95 Dalil Martin Luther untuk Kepausan Gereja Katolik Sabtu, 04 November 2017 | 08:04 WIB

🔊 Dengarkan Berita ROMA, NETRALNEWS.COM - Sembilan puluh lima (95) Dalil atau Tesis, atau Perdebatan tentang Kuasa Indulgensi (bahasa Latin: Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum), adalah sebuah daftar proposisi untuk perdebatan akademik yang ditulis pada 1517 oleh Martin Luther, profesor teologi moral di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther, adalah seorang [biarawan] dari ordo Augustinus, Magister dalam Ilmu-Ilmu dan Magister dalam Teologia Sakral, dan yang adalah Pengajar untuk hal-hal tersebut di sana. Beliau meminta agar siapa pun yang tidak dapat hadir secara pribadi untuk memperdebat-kannya secara lisan dapat melakukannya melalui tulisan. Kesembilan puluh lima dalil tersebut dipaparkan di bawah ini 1. Ketika Tuhan dan Tuan kita, Yesus Kristus, mengatakan “Bertobatlah”, Dia memanggil supaya segenap kehidupan setiap orang beriman menjadi suatu pertobatan yang satu dan sungguh. 2. Seruan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu acuan kepada sakramen-sakramen penyesalan, yaitu pengakuan dosa dan penguatan yang dilaksanakan oleh rahib. 3. Walaupun demikian artinya tidak terbatas pada penyesalan di hati belaka; karena penyesalan yang demikian tidaklah berguna jika tidak menghasilkan tanda-tanda jasmani yang nyata dalam berbagai penyangkalan kedagingan. 4. Hukuman terhadap dosa itu sama dengan membenci diri, karena inilah pertobatan hati yang sesungguhnya, yang berlangsung terus hingga kita memasuki kerajaan surga. 5. Paus berdasarkan kekuasaan diri sendiri dan berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan menjalankan hukuman. Di luar itu ia tidak menghendaki maupun mempunyai kemampuan untuk meniadakan hukuman. 6. Paus tidak dapat mengampuni dosa, tetapi hanya menyatakan dan meneguhkan bahwa itu telah diampuni oleh Allah; atau, sebanyak-banyaknya, ia dapat menguranginya dalam hal di mana ia berwenang. Melampaui ini, dosa itu tak terjamah. 7. Allah tidak pernah mengampuni kesalahan seseorang tanpa, pada saat yang sama, membuatnya dengan rendah hati taat kepada pendeta, yang adalah wakil-Nya. 8. Hukum-hukum pertobatan hanya dapat diterapkan kepada mereka yang masih hidup, dan, menurut hukum-hukum itu sendiri, tak ada yang dapat diterapkan kepada orang mati. 9. Karena itu, Roh Kudus, bertindak melalui paus, menyatakan anugerah kepada kita, dalam hal peraturan-peraturan kepausan selalu gagal diterapkan pada kematian, atau dalam hal sulit lainnya. 10. Adalah sesuatu yang salah ketika para pendeta menyatakan hilangnya hukuman atas orang mati di api penyucian dosa. 11. Ketika hukuman yang ditetapkan dengan peraturan gerejawi diubah dan disesuaikan untuk menunjang api penyucian dosa, jelas itu merupakan ilalang yang ditaburkan ketika para kardinal tidur nyenyak. 12. Dahulu, sanksi-sanksi gerejawi dinyatakan, bukan setelah, melainkan sebelum pengampunan dinyatakan; dan itu dimaksudkan sebagai ujian kesungguhan pertobatannya. 13. Kematian membebaskan seseorang dari peraturan gerejawi; bahkan orang-orang yang sekarat sudah mati bagi tata gereja dan tidak lagi terikat olehnya. 14. Orang sekarat yang kurang kasih mempunyai rasa takut yang sangat besar, yang semakin besar seiring dengan berkurangnya kasih. 15. Ketakutan yang sedemikian ini pada dirinya sendiri sudah cukup, dengan tidak menyebutkan hal lainnya, sebagai hukuman pada api penyucian dosa, karena ketakutan yang demikian tidaklah berbeda jauh dengan ketakutan yang menyebabkan keputusasaan. 16. Ada perbedaan yang sama antara neraka, api penyucian dosa, dan surga sebagaimana yang ada di antara keputusasaan, ketidaktentuan, dan jaminan. 17. Sebenarnya, kesakitan jiwa-jiwa dalam api penyucian dosa seharusnya dikurangi dan secara sebanding cinta kasih ditambahkan. 18. Terlebih lagi, tak dapat dibuktikan, berdasarkan akal budi maupun Kitab Suci, bahwa jiwa-jiwa ini berada di luar adanya jasa baik, atau tak dapat bertumbuh dalam anugerah. 19. Tidak terbukti juga tampaknya bahwa mereka yakin dan terjamin atas keselamatan, bahkan bila kita sendiri sangat meyakininya. 20. Karena itu sang paus, dalam hal penghapusan semua hukuman, tidak memaksudkan "semua" dalam arti yang ketat, tapi hanya hukuman yang dijatuhkan oleh dirinya sendiri. 21. Karena itu mereka yang mengajarkan adanya surat pengampunan dosa bersalah ketika mereka mengatakan bahwa manusia dilepaskan dan diselamatkan dari semua hukuman dosa dengan surat pengampunan dosa sang paus; 22. Sesungguhnya, ia tak dapat meniadakan kepada jiwa-jiwa di api penyucian dosa hukuman apa pun yang dinyatakan oleh peraturan gerejawi harus diderita dalam kehidupan sekarang ini. 23. Jikalau pun ada orang yang kepadanya dapat dianugerahkan peniadaan hukuman, itu hanya akan terjadi dalam hal-hal yang paling sempurna, yang teramat jarang. 24. Karena itu tentunya sebagian besar orang telah tertipu oleh janji muluk pembebasan dari hukuman dosa. 25. Kekuasaan yang dimainkan paus atas api penyucian dosa secara umum juga dimainkan oleh kardinal dalam keuskupannya dan rahib dalam jemaatnya. 26. Baik sekali jika paus menganugerahkan pengampunan kepada jiwa-jiwa di api penyucian dosa dengan syafaat bagi mereka, dan tidak dengan kuasa pemegang kunci (yang memang tidak dimilikinya). 27. Tidak ada otoritas ilahi atas pengajaran bahwa jiwa yang bersangkutan keluar dari api penyucian dosa pada saat uang pembayaran bergemerincing di dasar peti uang pembayaran. 28. Tentunya mungkin bahwa ketika uang bergemerincing di dasar peti uang ketamakan dan cinta uang bertambah; tapi ketika gereja mempersembahakn syafaat, semuanya bergantung kepada kehendak Allah. 29. Siapa yang mengetahui kebenaran cerita-cerita aneh St. Senetinus dan St. Paschal tentang apakah semua jiwa yang ada di api penyucian dosa mau ditebus? (Catatan: Paschal I, paus 817-24. Legenda mengatakan bahwa ia dan Severinus berkenan menanggung sakitnya api penyucian dosa bagi orang-orang beriman.) 30. Tak seorang pun yang mengetahui kesungguhan pertobatannya, apalagi pengampunan keseluruhan dosanya. 31. Orang yang dengan tulus hati membeli surat pengampunan dosa sedikit sekali, sebagaimana sedikitnya orang yang mengakui dosanya dengan tulus hati. 32. Setiap orang yang percaya atas keselamatan mereka berdasarkan surat pengampunan dosa, akan dihukum dalam kekekalan, bersama dengan guru-guru mereka. 33. Kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan surat pengampunan dosa dari paus adalah hadiah ilahi yang tak terkira, dan melaluinya manusia didamaikan dengan Allah; 34. Karena, anugerah yang dinyatakan oleh surat-surat itu hanya berhubungan dengan hukuman-hukuman sakramental “pengakuan dosa” yang ditetapkan oleh manusia semata. 35. Mengkhotbahkan dan mengajarkan bahwa mereka yang membeli jiwa-jiwa, atau surat pengakuan tidak perlu bertobat dari dosa-dosa mereka, tidak sesuai dengan doktrin Kristen. 36. Orang Kristen manapun, yang benar-benar bertobat, menikmati pengampunan sepenuhnya dari hukuman dan kesalahan, dan ini diberikan kepadanya tanpa surat pengampunan dosa. 37. Orang Kristen manapun, hidup maupun mati, turut ambil bagian dalam semua keuntungan Kristus dan Gereja; dan keturutsertaan ini dianugerahkan kepadanya oleh Allah tanpa surat pengampunan dosa. 38. Namun demikian pengampunan paus tidak dapat dipandang rendah, karena sebagaimana dikatakan, paus menyatakan pengampunan ilahi. 39. Adalah sangat sulit, bahkan untuk teolog yang paling terpelajar sekalipun, meninggikan surat pengampunan dosa, sementara, pada saat yang sama, mengakui perlunya pertobatan. 40. Seorang petobat sejati mencari, dan rindu untuk menebus, hukuman dosanya; sedangkan surat pengampunan dosa menumpulkan kesadaran manusia, dan cenderung membuat mereka mencoba mengindari hukumannya. 41. Surat pengampunan dosa kepausan hanya boleh diajarkan dengan hati-hati, agar jangan orang memperoleh pengertian yang salah, dan menganggapnya lebih penting daripada pekerjaan baik lainnya: kasih. 42. Orang-orang Kristen seharusnya diajarkan bahwa paus sama sekali tidak memaksudkan pembelian surat pengampunan dosa dimengerti sebanding dengan pekerjaan anugerah. 43. Orang-orang Kristen seharusnya diajarkan bahwa seseorang yang memberikan kepada orang miskin, atau meminjamkan kepada yang memerlukan, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada membeli surat pengampunan dosa. 44. Karena, oleh karya kasih, kasih itu bertumbuh dan seorang manusia menjadi seseorang yang lebih baik; sedangkan, oleh surat pengampunan dosa, ia tidak menjadi orang yang lebih baik, tetapi hanya lari dari hukuman tertentu. 45. Orang-orang Kristen seharusnya diajar bahwa ia yang melihat orang yang berkekurangan, tetapi melewatinya walaupun ia membeli surat pengampunan dosa, tidak beroleh apapun dari pengampunan paus, tapi akan menerima murka Allah. 46. Orang-orang Kristen seharusnya diajar bahwa, kecuali mereka memiliki lebih daripada yang mereka butuhkan, mereka harus membelanjakan hanya untuk kelangsungan rumah tangga mereka, dan tidak sepantasnya memboroskannya dalam surat pengampunan dosa. 47. Orang-orang Kristen seharusnya diajarkan bahwa mereka seharusnya membeli surat pengampunan dosa secara sukarela, dan bukan dengan terpaksa. 48. Kepada orang-orang Kristen seharusnya dibuktikan bahwa, dalam menganu-gerahkan surat pengampunan dosa, paus memiliki kepentingan, dan terlebih lagi hasrat, atas doa syafaatnya yang tekun dan bukan atas uang tunai. 49. Orang-orang Kristen seharusnya diajarkan bahwa surat pengampunan dosa dari paus hanya berguna bila seseorang tidak bergantung padanya, tetapi akan sangat berbahaya bila melaluinya orang kehilangan rasa takutnya akan Allah. 50. Kepada orang-orang Kristen seharusnya dibuktikan bahwa, bila paus mengetahui adanya pemerasan dalam penjualan surat pengampunan dosa, lebih baik baginya bila Basilika St. Petrus dihancurkan menjadi debu daripada dibangun dengan kulit, daging dan tulang domba. 51. Kepada orang-orang Kristen seharusnya diperlihatkan bahwa paus bersedia, sebagaimana seharusnya bila memang diperlukan, menjual Basilika St. Petrus, serta memberikan uangnya dan juga uang pribadinya kepada orang banyak yang tertipu dengan membeli surat penghapusan siksa. 52. Menggantungkan diri pada keselamatan berdasarkan surat penghapusan siksa adalah sia-sia sekalipun para wakil paus, bahkan paus sendiri, menjaminkan jiwanya keabsahan atas surat itu. 53. Mereka yang melarang Firman Allah dikabarkan sama sekali di beberapa gereja, agar dapat mengabarkan surat penghapusan siksa adalah musuh Kristus dan paus. 54. Firman Allah didera apabila dalam suatu khotbah waktu yang dialokasikan untuk surat penghapusan siksa sama atau bahkan lebih dibandingkan untuk Firman itu. 55. Paus tidak dapat mengambil sudut pandang lain selain bahwa jika surat penghapusan siksa (hal yang sangat kecil) dirayakan dengan satu lonceng, perayaan, atau satu upacara, Injil (hal yang sangat besar) haruslah diajarkan sebanding dengan seratus lonceng, seratus perayaan, seratus upacara. 56. Harta gereja, yang darinya surat penghapusan siksa dibagi-bagikan oleh paus, belum ditetapkan sepenuhnya dan tidak cukup dikenal di antara orang-orang Kristen. 57. Bahwa harta ini setidaknya bukan harta duniawi nyata karena harta ini tidak demikian saja dibagi-bagikan, tetapi hanya dikumpulkan, oleh banyak pengajar. 58. Harta itu bukan juga jasa baik Kristus dan orang-orang suci, karena tanpa paus sekalipun, jasa-jasa baik ini selalu mengerjakan karya anugerah dalam pribadi seseorang sambil menyalibkan kedagingan orang itu agar binasa. 59. St. Laurensia berkata bahwa orang-orang miskin adalah harta gereja, tapi ia menggunakan istilah tersebut sesuai dengan konteks pengertian zamannya. 60. Kami tidak asal bicara ketika mengatakan bahwa harta gereja adalah “kunci-kunci gereja” dan itu diurapi atas jasa-jasa baik Kristus. 61. Karena jelas bahwa kuasa paus pun cukup untuk mengurangi hukuman dan kasus-kasus khusus. 62. Harta Gereja yang sejati adalah Injil Suci tentang kemuliaan dan anugerah Allah. 63. Memang harta ini dapat dianggat sangat tidak menyenangkan, karena membuat yang pertama menjadi yang terakhir. 64. Di sisi lain, harta penyucian dosa menyenangkan, karena membuat yang terakhir menjadi yang pertama. 65. Karena itu kekayaan injil adalah jejaring yang, pada masa-masa yang lalu, mereka gunakan untuk memancing orang-orang kaya. 66. Sedangkan kekayaan surat penghapusan siksa adalah jejaring yang mereka gunakan saat ini untuk memancing orang-orang kaya. 67. Surat-surat penghapusan siksa, yang dipromosikan sebagai berkat terbesar, sebenarnya hanyalah alat untuk mengumpulkan uang. 68. Bagaimanapun, surat-surat itu tidak dapat dibandingkan dengan anugerah Allah dan kasih sayang yang ditunjukkan di Salib. 69. Para uskup dan pastor, karena ikatan dinas, diharuskan menerima dengan tulus dan hormat posisinya sebagai agen kepausan surat penghapusan siksa tersebut; 70. Tapi mereka berada di bawah kewajiban yang jauh lebih besar yang harus ditaati dan dipelihara dengan seksama sehingga orang-orang ini tidak mengajar semau mereka sendiri dan bukannya apa yang ditugaskan paus. 71. Biarlah orang yang menyangkal khasiat surat penghapusan siksa menjadi kutuk. 72. Di sisi lain, diberkatilah dia yang berhati-hati terhadap bualan para penjual surat penghapusan siksa tersebut. 73. Dengan cara yang sama, sang paus dengan baik mengucilkan mereka yang membuat rencana apapun terhadap kerusakan perdagangan surat penghapusan siksa. 74. Sejalan dengan itu, orang-orang yang menggunakan surat penghapusan siksa berniat merusak kebenaran dan kasih yang kudus terlebih lagi harus dikucilkan. 75. Bodohlah mereka yang berpikir surat pengampunan dosa dari paus memiliki kuasa yang demikian besar sehingga mereka dapat membebaskan seseorang bahkan bila ia telah melakukan yang tak terampuni dan menghujat ibunda Allah. 76. Kami menyatakan yang sebaliknya, dan mengatakan bahwa pengampunan paus tidak mampu menghilangkan bahkan dosa yang paling remeh sekalipun selama kesalahan mereka sendiri diperhitungkan. 77. Pernyataan bahwa St. Petrus sekalipun, jika ia sekarang adalah paus, dapat menganugerahkan karunia yang lebih besar, adalah penghinaan terhadap St. Petrus dan sang paus. 78. Kami menyatakan yang sebaliknya, dan mengatakan bahwa ia, dan paus yang mana pun juga, memiliki anugerah yang lebih besar, yaitu: Injil, kekuasaan-kekuasaan rohani, karunia menyembuhkan, dsb., sebagaimana dinyatakan dalam I Korintus 12. 79. Mengatakan bahwa nilai salib sebanding dengan kekuasaan kepausan adalah penghinaan terhadap salib Kristus. 80. Para uskup, pastor, dan teolog, yang mengizinkan pengajaran semacam itu diberikan kepada umat harus mempertanggungjawabkannya kelak. 81. Pengajaran tentang surat penghapusan siksa yang tak terkendali ini membuat bahkan orang-orang terpelajar pun sulit menjaga kehormatan paus dari tuduhan-tuduhan dusta, maupun dari kritikan para anggota jemaat yang awam; 82. Mereka bertanya, misalnya: Kenapa paus tidak melepaskan semua orang dari api penyucian dosa atas nama kasih (hal yang paling suci) dan karena kebutuhan tertinggi jiwa mereka? Secara moral ini akan menjadi yang terbaik dari semua alasan. Sementara itu ia menebus jiwa dengan jumlah yang tak terhingga demi uang, hal yang paling dapat musnah, untuk membangun gereja St. Petrus, tujuan yang sangat sepele. 83. Dan lagi: Kenapa upacara pemakaman dan peringatan orang-orang mati tetap diadakan? Dan kenapa paus tidak mengembalikan, atau setidaknya mengizinkan pengembalian, uang yang dibayarkan untuk keperluan ini, jika memang berdoa untuk jiwa-jiwa dari orang-orang yang telah meninggal itu salah? 84. Dan lagi: Tentulah ini suatu jenis kasih sayang yang baru, di pihak Allah dan paus, ketika seorang pendosa, musuh Allah, diizinkan membayar sejumlah uang untuk menebus jiwa seorang saleh, sahabat Allah; sedangkan jiwa orang saleh yang terkasih itu tidak boleh ditebus tanpa pembayaran, walaupun demi cinta kasih dan tidak dapat ditebus semata-mata karena kebutuhannya akan penebusan. 85. Dan lagi: Kenapa peraturan-peraturan penyesalan dosa, yang tidak dipraktekkan dan telah lama usang dan mati masih digunakan dalam mendenda sejumlah uang melalui surat penghapusan siksa seakan-akan seluruh peraturan itu masih berlaku? 86. Dan lagi: Penghasilan paus saat ini lebih besar daripada orang kaya yang paling kaya sekalipun; mengapa ia tidak membangun Basilika St. Petrus ini dengan uangnya sendiri, malahan menggunakan uang para anggota jemaat yang miskin? 87. Dan lagi: Apa yang dikurangi atau ditiadakan oleh paus kepada mereka yang memiliki penyesalan yang sempurna sehingga—atas dasar ketetapan paus—mempunyai hak atas pengampunan yang total? 88. Dan lagi: Tentunya gereja akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar jika paus menganugerahkan pengampunan, tidak sekali, seperti sekarang, tetapi seratus kali sehari, demi kepentingan orang-orang percaya. 89. Apa yang dicari paus dengan surat penghapusan siksa bukanlah uang, tetapi keselamatan jiwa-jiwa; kalau demikian kenapa ia tidak menangguhkan surat-surat penghapusan siksa yang telah terlebih dulu dikeluarkan, dan tetap segigih sebelumnya? 90. Pertanyaan-pertanyaan ini serius dan muncul dari kenyataan sehari-hari yang dihadapi orang-orang awam. Dengan menekan mereka menggunakan kekuatan yang ada, dan tidak menanggapinya dengan memberikan argumen, berarti memaparkan gereja dan paus menjadi cemoohan musuh-musuh mereka, dan tidak membahagiakan orang-orang Kristen. 91. Jika karena itu, surat-surat penghapusan siksa dikhotbahkan sesuai dengan roh dan pikiran paus, segala kesulitan ini akan dengan mudah diatasi, dan bahkan, ditiadakan. 92. Jauhlah, karena itu, nabi-nabi yang mengatakan kepada umat Kristus, "Damai, damai," di mana tidak ada damai. 93. Celakalah, celakalah kepada semua nabi yang mengatakan kepada umat Kristus, "Salib, salib," di mana tidak ada salib. 94. Orang-orang Kristen seharusnya didorong untuk giat mengikut Kristus, Kepala mereka, melalui hukuman, kematian, maupun neraka; 95. Dan biarlah mereka dengan demikian menjadi lebih yakin untuk memasuki surga melalui banyak pencobaan daripada melalui jaminan-kedamaian yang palsu. Editor : Thomas Koten Sumber : Jaqlienwattimena.blogspot https://www.belajarsampaimati.com/2010/01/siapakah-martin-luther.html

https://youtu.be/hhiluws-VNY https://youtu.be/hhiluws-VNY?t=4954 keunikan martin lutter martin lutter dikkenl SEJARAH PERPECAHAN KRISTEN PROTESTAN dan KATOLIK - Reformasi John Wycliff, Jan Hus dan Martin Luther AGAMA LUTHERAN

BERITA JUBI INTER NASIONAL

BERITA JUBBI https://en.jubi.id/first-step-in-protecting-papuas-forests-greenpeace-indonesia-appreciates-jayapura-administrative-court/ Home National & International National & International First step in protecting Papua’s forests: Greenpeace Indonesia appreciates Jayapura Administrative Court Papua Customary Forest - News Desk 27 May 2022

Jakarta, Jubi – Greenpeace Indonesia appreciates the decision of the Jayapura State Administrative Court which rejected the lawsuits of two palm oil companies, PT Anugerah Sakti Internusa and PT Persada Utama Agromulia, against South Sorong Regent Samsudi Anggiluli for revoking their operational permits. Greenpeace considers the Court’s decision favoring the protection and recognition of indigenous Papuans living in the area. “This is good news for the indigenous peoples of Konda District and South Sorong. It’s the first step and the right step to protect Papua’s forests and the rights of indigenous peoples,” said Greenpeace Indonesia forest campaigner, Nico Wamafma in a written statement received by Jubi on Thursday, May 26, 2022. Nico said the decision was in line with the West Papua Provincial Government’s commitment to protecting indigenous peoples through Special Regional Regulation No. 9 of 2019 and Governor Regulation No. 25 of 2021 on Procedures for Recognition of Indigenous Communities. “It would be better if every related party could comply with and carry out what has become the court’s decision. We will keep an eye on this,” Nico added. He said the expansion of oil palm plantations in Papua’s forests is alarming. The threat of destruction of Papua’s natural forests also threatens the survival of the indigenous people who live in it. Previously, a similar lawsuit occurred in Sorong where three palm oil companies challenged the decision of Sorong Regent Johny Kamuru, who revoked their permits. The verdict of the Jayapura Administrative Court rejecting these lawsuits is a momentum for the House of Representatives to immediately deliberate and ratify the Indigenous Peoples Bill, so that the rights of indigenous peoples over their customary territories can be acknowledged legally in the eyes of the state law and protected thoroughly. “Besides, these steps are proof of the Regent’s courage to revoke a Company’s permit after an evaluation, as well as a lesson to other regional heads not to give permits to companies carelessly,” Nico explained. According to him, legal decisions that prioritize the rights of indigenous peoples are absolutely the rule. This includes following the principle of FPIC (free, prior, and informed consent) before issuing permits to companies. Protection and recognition of the rights of indigenous peoples are one of the efforts to preserve the remaining forests on Bumi Cenderawasih. “Indigenous peoples must have complete freedom in managing their customary territories and be economically independent without destroying the forest,” said Nico. (*) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Home National & International National & International Deployment of forces to Dogiyai adds tension: Komnas HAM Violence In Dogiyai - News Desk 27 May 2022

Jakarta, Jubi — The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) regrets the deployment of hundreds of personnel from the Police’s Mobile Brigade and the Indonesian Military (TNI) following the burning of dozens of buildings in Dogiyai Regency, Papua. Komnas HAM assessed that the deployment of forces actually worsened the situation and added to tensions in Dogiyai. “We hope there was no such deployment for the situation to calm down. We appeal to all parties, let’s go hand in hand to build a safe and secure situation in Dogiyai,” said Komnas HAM commissioner Choirul Anam, as quoted by CNN Indonesia on Thursday, May 26, 2022. Anam said he would check the deployment of the troops by asking directly to the Papuan Police. “We will check with the regional police until when these troops are deployed and for what purpose,” Anam added. Anam also believes that the establishment of the Dogiyai Police Headquarters had worsened the situation because many residents objected. “This is what makes the situation not conducive,” he said. Previously, around 100 people consisting of women and children fled to the TNI-Police post in Dogiyai after their houses and kiosks were burned by an unknown party on Sunday night, May 22. According to police records, 20 units of houses located in the villages of Ikebo, Kimipugi, and Ekimanida were burned down. There were no casualties in this incident. The police then deployed 105 joint personnel to Dogiyai Regency to strengthen security in the area after the riots that resulted in the burning of residents’ houses. Papua Police spokesperson Sr. Comr. Ahmad Musthofa Kamal said the joint personnel consists of members of the TNI Battalion RK 753/AVT and Papua Police’s BKO (under operational control) (*) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Home National & International National & International Pandemic ‘food estate’ full of corruption potentials and threatens Indigenous Papuans: TAPOL Food Estate - News Desk 9 May 2022 Land grabbing for food estates has caused ecological damage, and will further deprive Papuan indigenous peoples - Image: TAPOL Jakarta, Jubi – The Indonesian government launched a plan to establish a ‘food estate’ at the beginning of the Covid-19 pandemic in 2020 under the pretext of wanting to guarantee Indonesia’s food security. As the health crisis began in April 2020, the Food and Agriculture Organization (FAO) announced that one of the implications of the pandemic would be increased food insecurity, which would hit the most vulnerable groups worldwide. Not long after, Coordinating Minister for Economic Affairs Airlangga Hartarto revealed the government’s plan to convert hundreds of thousands of hectares of land in Central Kalimantan Province into new rice fields. Then in July 2020, the government held regular planning meetings and expanded the food estate planning to several other provinces in Indonesia. Similar projects have now been announced in the provinces of North Sumatra, South Sumatra, East Nusa Tenggara, and Papua. On July 7, 2020, President Joko “Jokowi” Widodo invited Minister of Defense Prabowo Subianto to oversee the implementation of the food estate program. Jokowi said the Ministry of Defense was deemed capable to react quickly in a crisis. The Ministry of Defense, indeed, enthusiastically took up this mandate and even started its own search for land across Indonesia, apparently independent of a process coordinated by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). This marks the revival of the food estate concept: the government’s plan to create large new agricultural production areas. A recent report of TAPOL and AwasMIFEE! demonstrated how the food estate plan has the potential to fuel corruption and produce food for export markets that only benefit agro-industrial oligarchs. Looking at the prior and current plans, the food estate has and will cause ecological devastation, and will further deprive West Papuan indigenous peoples, the report asserts. The report also highlights the serious weaknesses of the plan from its inception, namely the potential that it will weaken regulations designed to protect the environment, primary forest clearance and drainage of wetlands, land grabbing, and the potential for irreparable damage to indigenous culture in West Papua. The government’s strong support for plantation agriculture corporations in southern Papua and other locations in Indonesia has the potential to increase corruption. The Minister of Environment and Forestry has also been accused of having regressed on her commitment to halt deforestation in Indonesia as declared at the COP26 Summit in Glasgow in 2021. The 29-page report by TAPOL and AwasMIFEE! includes: • A chronology of past agricultural development plans with a top-down approach in West Papua, most of which were poorly planned and short-lived but pose a long-term threat to the entire landscape of southern Papua Province; • How the food estate plan has the potential to foster corruption, wherein corporate and state actors and their families and friends – who are not West Papuans – benefit from the allocation of land for the food estate; • How the corruption potentials are facilitated by a new law that gives the central government additional powers to seize land for the food estate while evading environmental safeguards; • How the growth of the plantation industry in West Papua over the past decade has had the negative impacts that caused indigenous peoples to suffer – including frequent incidents of horizontal conflict between communities and increasing local food insecurity; • How the livelihoods and culture of indigenous peoples are threatened by the food estate when most of the workforce on existing plantations already employs non-Papuan workers, thus placing indigenous communities ‘suppressed at the bottom’ on their own land and reinforcing existing structural discrimination. TAPOL chairman Steve Alston in his comments quoted by the Asia Pacific Report at the end of April said that people in the southern province of Papua for more than 15 years have endured land grabbing and forest clearing for large-scale plantations. “They had been promised jobs on the plantations but were then sidelined because migrant workers from other parts of Indonesia had replaced them,” he said. Through this report, TAPOL hopes to provide a complete understanding of the food estate to the public, policymakers, as well as the people of West Papua and Indonesia, particularly highlighting the confiscated customary lands, the potential for ecological damage caused, and all the dubious reasons behind the food estate construction. The full report can be downloaded here. (*) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Home Headlines Headlines, National & International, West Papua Investigation into Bloody Paniai strange and not serious: Civil NGOs Bloody Paniai - News Desk 23 April 2022

Illustration of Papuan people commemorating the Bloody Paniai tragedy - IST Jayapura, Jubi – A number of rights NGOs comprising KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia and the families of the victims of the Bloody Paniai case (7 – 8 December 2014) highlighted many irregularities in the investigation of the case by the Attorney General’s Office (AGO). The investigation, which began on December 3, 2021, is considered to have caused confusion due to the use of the term “general investigation” which is not stated in Law No. 26/2000 regarding Human Rights Court nor the criminal procedure law in Indonesia. “We are monitoring the process through public channels of the AGO and the media. According to Komnas HAM, there are a number of things that must be addressed in the investigation to the case that killed four teenagers and injured at least ten people,” said Tioria Pretty, the Head of Impunity Monitoring Division of KontraS in a written statement received by Jubi on Monday, March 28, 2022. According to at least eight press releases made by the AGO from December 2021 to March 2022, 61 people consisting of civilians and members of the Indonesian Military (TNI) and police have been questioned by AGO investigators. The process took place in at least three locations, namely Jakarta, Papua, and West Sumatra. However, based on the credible information Jubi received, there has been no communication from the AGO to the victim’s family or their lawyers to date. Whereas in the criminal justice system for gross human rights violations, ideally, the Prosecutor is a defender and companion for victims to achieve justice. KontraS, YLBHI, and Amnesty International Indonesia all agreed that the AGO had yet to exercise its authority to appoint ad-hoc investigators from the community as stipulated in Article 21 paragraph (3) of the Human Rights Court Law. The ad-hoc investigators must be the one with a proven track record of working for human rights and has victims’ perspectives. This step is important to make the investigation participatory and independent in order to obtain and use the best evidence in the ongoing judicial process. The time limit for investigation of gross human rights violations as stipulated in Article 22 of the Human Rights Court Law must also be considered by the AGO so that the next process (the prosecution) can proceed effectively and properly according to the values, principles, and provisions of law and universal human rights. “Looking at the Human Rights Court process for three other gross human rights violations, namely the Abepura case, the Tanjung Priok case and the Timor Leste case only presents doubts for the victim’s family and also the public,” Tioria said. The three NGOs not only criticized the lack of coordination between the AGO and the families of victims but also the AGO’s weak indictments as seen in current and previous cases. The AGO has failed to hold those in the chain of command accountable, it only named one field actor suspect and therefore, cut off the accountability of policymakers for what happened at Paniai in 2014. Civil society groups suspected the AGO was also not optimal this time during the investigation into Bloody Paniai. Not to mention the fact that only one out of the 15 gross human rights violations whose status elevated into investigation during nearly eight years of President Joko Widodo’s leadership. This makes the doubts of the victims’ families valid. The families of the victims of the Paniai case also expressed their doubts that the current law enforcement process could lead to justice. They said there had been too many unresolved cases of violence by security forces in Papua, such as the Dogiyai case which killed two people (Dominokus Auwe and Alwisus Waine) in 2011 and the murder of Pastor Yeremia Zanambani in 2020. Apart from the Paniai case, there are several other serious human rights violations that have occurred in Papua. These cases have not yet been advanced to the investigation stage despite presenting sufficient preliminary evidence, including the cases of Wasior 2001 and Wamena 2003. The human rights situation in Papua continues to decline throughout the years. Instead of fulfilling Papuan people rights, the government keep using a security approach to Papua’s problems that often turns into violence. The massive deployment of TNI personnel, the operation against the West Papua National Liberation Army (TPNPB) that made civilians victims, residents who had to live in evacuation camps, racism, murder, and various other human rights violations are situations experienced by Papuans on a daily basis. Therefore, the victim’s family together with the three NGOs urged the Attorney General’s Office to appoint an ad-hoc human rights investigator from the community who has the capacity in the field of human rights and side with the victim to participate in the investigation of the Paniai case. The people also asked the AGO to hold several high-ranking TNI and police officials responsible for the Paniai case, and Jokowi to stop the human rights violations in Papua by changing the security approach to dialogue that upholds human rights. (*) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII https://en.jubi.id/papuan-students-abroad-ask-for-dialogue-with-jokowi-on-scholarship-termination/ Home Headlines Headlines, National & International Papuan students abroad ask for dialogue with Jokowi on scholarship termination Scholarship Termination - News Desk 12 April 2022 screenshot of the zoom meeting between IMAPA-USA administrators and journalists discussing the termination of scholarships by the government, Saturday (9/4/2022). Jubi/Hengky Yeimo Jayapura, Jubi – The Papuan Student Association in the United States (IMAPA USA-Canada) again asked President Joko Widodo (Jokowi) and the Papua provincial government to have a dialogue with them and find a solution regarding the termination of scholarships for several Papuan students abroad. Papuan students abroad have expressed this concern for months now. “The scholarship termination is due to the issuance of Law No. 2/2021 on the Second Amendment to Law No. 21/2001 on Papua Special Autonomy or Otsus. Through the new Otsus Law, the government cut the rights of Papuan students abroad,” said IMAPA USA-Canada President Dimison Kogoya in a virtual conference on Saturday, April 9, 2022. Kogoya said Papuan students in America, Canada, New Zealand, and Australia had tried to reach the government but to no avail. There has been no response from both the central government in Jakarta and the Papua provincial government. “We hope that the government will immediately hold a dialogue with students from various study cities abroad. We must talk this through. The government cannot just terminate the funding assistance for our study,” he said. Currently, there are hundreds of Papuan students studying abroad on the brink of being sent home. “In the letter of termination of the scholarship to students, it is stated that the student who receives the letter is considered late in completing their studies until the end of 2021 and is asked to prepare for their return to Papua. That’s the government’s reason without looking at the students’ condition,” said Kogoya. IMAPA USA-Canada advisor Anis Labene said that the scholarship termination had affected the students mentally and threatened their future. “Most grantees come from lower middle-class families, this is something that the central government must pay attention to,” Labene said. She said the Indonesian government must be wise in issuing policies because these students really wanted to finish their studies. The reason Papuan students slow in finishing their studies An aeronautical student at Embry-Riddle University in Oregon, United States, Daniel Game, revealed the reasons that made some students unable to complete their studies on time. “Some students are late because sometimes, the government is slow in sending allowance for living expenses. When classes start, we automatically need to purchase books and other materials. Sometimes the delay in student allowance takes up to two weeks, three weeks, even a month, leaving us unable to buy the books we need, thus unable to finish our tasks. Not completing our tasks resulted in bad grades. Of course, that would delay our study,” he explained. Game said another reason was the delay in sponsorship letters. This is a letter issued by the Papua Human Resources Development Agency. “The letter states the ability of the Papuan government to finance Papuan students. The letter is a guarantee from the Papuan government to the campus. Well, this letter is sometimes delayed, I experienced it myself. In June-July 2019, I graduated from a community college, I wanted to continue to Embry-Riddle, it took a year and six months before I finally got my sponsorship letter,” he said. (*) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Home National & International National & International Govt prepares strategy to end armed conflict in Papua Armed Conflict In Papua - News Desk 14 April 2022

People from Nduga Regency who took refuge in Muliama District, Jayawijaya Regency, Papua. - Jubi/Islami Jayapura, Jubi – The Indonesian government is changing strategies in dealing with armed conflict in Papua, particularly to prevent civilians from falling victims, Vice President Ma’ruf Amin says. As quoted from the official website of the Vice President of the Republic of Indonesia, Ma’ruf Amin said the government was preparing steps that were expected to handle the security situation in Papua. “I think the government is currently not passive defensive in its strategy to deal with armed groups but rather use dynamic and active defensive methods,” Ma’ruf said in a press conference in Bukittinggi, West Sumatra on Tuesday, April 12, 2022. He further said that Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Mahfud MD was formulating a new strategy with various parties to deal with armed conflict in Papua. The formulation of the new strategy involves the commander of the Indonesian Military, the National Police chief, the State Intelligence Agency, and other related parties. “This is to make steps forward and make the community safe, and support the welfare development of Papua. Security is correlated with welfare development issues,” he said. Meanwhile, responding to the recent student protest on April 11, which protested the price increase of basic commodities, Ma’ruf said the government was always willing to listen to various demands. He said a protest is part of democracy. “That’s part of our democracy. As long as it’s done properly and peacefully, that’s the community’s aspiration. The government certainly hears these demands,” he added. Regarding the demand for the government to reduce the price of cooking oil and fuel, Ma’ruf said that the government kept trying to ease the burden of public spending through various steps such as controlling prices and providing social assistance. Ma’ruf emphasized that the increase in prices for various basic necessities was not only due to a surge in demand during the Ramadan holy month and ahead of the Eid al-Fitr celebration, but also triggered by uncertain global economic conditions, such as climate change and the impact of the Russia-Ukraine war. (*) armed conflict Government Strategy papua Writer: News DeskEditor: News Desk AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Home National & International National & International Indonesia to reopen Papua New Guinea borders Indonesia To Reopen PNG Borders - News Desk 5 April 2022

President Joko Widodo and PM Papua New Guinea, PM James Marape - IST Jakarta, Jubi – President Joko Widodo (Jokowi) has conveyed Indonesia’s plan to reopen border posts in Papua New Guinea to increase trade between the two countries, especially in cross-border areas. “Indonesia is ready to reopen the border in Papua New Guinea to restore cross-border trade and the economic of the people living in border areas,” said Jokowi in a press conference after receiving an official visit from Papua New Guinea Prime Minister James Marape at the Bogor Presidential Palace, West Java, on Thursday, March 31, 2022. The President said his meeting with PM James Marape took place in a friendly and productive atmosphere. The two leaders discussed efforts to strengthen bilateral cooperation in various fields and exchanged views on cooperation in the Pacific region. In the trade sector, Jokowi welcomed efforts to increase trade between Indonesia and Papua New Guinea. In 2021, the trade value between Indonesia and Papua New Guinea was increased by 87 percent compared to 2020, or higher than the trade value before the COVID-19 pandemic. Jokowi was also confident about the economic recovery following the COVID-19 pandemic and increase trade opportunities through the reopening of the Indonesia-PNG border at Skouw Wutung, Muaratami District, Jayapura City. “I’m also glad about the launch of a feasibility study for the establishment of a preferential trade agreement between Indonesia and Papua New Guinea,” Jokowi added, as quoted by Antara. Meanwhile, PM James Marape expressed his gratitude to President Jokowi and the ministers of the Advanced Indonesia Cabinet, who had held a welcoming ceremony even though it was on short notice. “We would also like to invite the Indonesian government to visit Port Moresby next year so that we can hold our annual bilateral meeting there,” said Marape. (*) Bilateral Trade borders Papua New Guinea PNG Writer: News DeskEditor: News Desk BERITAJUBI